BATAM, kabarkepri.co.id ] - Pemko Batam targetkan penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,4 miliar pada 2026.
Target itu disampaikan dalam rapat stakeholder soal proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), dan dampaknya ke penerimaan pajak daerah di Batam.
Mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Batam membuka rapat yang digelar di Sky Ballroom Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (13/5)
Firmansyah menyampaikan bahwa forum ini penting untuk perkuat sinergi pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha dalam tata kelola sektor ketenagalistrikan. Ia bilang pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi di Batam dorong kebutuhan listrik makin tinggi.
“Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat,” ujar Firmansyah.
Pemko Batam juga terus tingkatkan kualitas tata kelola administrasi, pengawasan usaha, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari PBJT tenaga listrik yang jadi salah satu sumber strategis PAD.
Firmansyah berharap, forum ini bisa bangun kolaborasi lebih kuat agar data akurat, pengawasan efektif, dan penerimaan daerah optimal secara berkelanjutan.
Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, sebut target Rp437.423.000.000 itu jadikan sektor listrik penyumbang PAD terbesar kedua di Batam.
“Melalui sinergi stakeholder diharapkan tercipta integrasi data lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah bisa dipetakan optimal dan meminimalkan kebocoran pajak,” ujarnya.
Rapat diikuti sekitar 200 peserta dari pelaku usaha kelistrikan. Hadir sebagai narasumber Juwita Irnayani dari BP Batam, Robinson Ketaren dari Dinas ESDM Kepri, Dedik Herry Susetyo dari DJP Kepri, dan Mohamad Saleh dari Bapenda Batam.(**)
