JAKARTA, kabarkepri.co.id ] - Perdebatan mengenai Sahara Barat sering kali mengabaikan kenyataan di lapangan. Padahal, sejak Spanyol menarik diri pada tahun 1975 dan wilayah tersebut kembali ke Kerajaan Maroko, berbagai kemajuan pesat telah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat hadir untuk keempat kalinya sebagai petisioner dalam sidang Komite 4 PBB tentang Dekolonisasi.
Di hadapan ratusan petisioner internasional, Teguh menyampaikan bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi fundamental. Melalui Model Pembangunan Baru 2015, wilayah Sahara—terutama Kota Laayoune dan Dakhla—telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
"Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini sebagai bukti nyata komitmen meningkatkan kualitas hidup warga," ujar Teguh.
Sacara historis, hubungan Sahara dan Maroko telah terikat erat melalui ikatan kultural dan sumpah kesetiaan (bay'ah) suku setempat kepada Sultan Maroko, sebelum akhirnya sempat terpisah akibat kolonisasi Prancis dan Spanyol. Kini, integrasi wilayah tersebut makin solid berkat infrastruktur strategis—seperti jalan tol Tiznit–Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, proyek energi terbarukan, hingga fasilitas desalinasi air.
Tak hanya infrastruktur, aspek sosial-politik juga berkembang pesat:
- Demokrasi Aktif
Partisipasi pemilih di Provinsi Selatan pada pemilu lalu mencapai 60–80%, mencerminkan tingginya kepercayaan publik.
- Kesetaraan Gender
Kepemimpinan nasional mencatat sejarah baru dengan ditunjuknya Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan perempuan pertama oleh Raja Mohammed VI.
- Dukungan Internasional
Lebih dari 130 negara PBB dan puluhan konsulat jenderal asing di Laayoune serta Dakhla kini mendukung kedaulatan Maroko.
Melihat berbagai capaian ini, Teguh menekankan bahwa Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko (sebagaimana didukung Resolusi DK PBB 2797) merupakan satu-satunya solusi politik yang realistis demi menciptakan stabilitas dan perdamaian abadi di kawasan.(**)